Menjaga Asa Tanpa Impor Beras

Menjaga Asa Tanpa Impor Beras (Sariagri/Faisal Fadly)

Editor: Yoyok - Jumat, 3 Juni 2022 | 12:30 WIB

Sariagri - Asa itu sudah ada sejak lama. Segala upaya pun dilakukan. Dari ekstensifikasi hingga diversifikasi. Namun, apa daya, tak pernah tercapai. 

Sekalipun berat, keinginan untuk mandiri atau swasembada beras tak pernah berhenti. Tujuannya, agar Indonesia tak bergantung impor dan anggaran negara tak habis untuk membiayai pangan.

Tekad mewujudkan asa mandiri pangan sedikit-sedikit terbukti. Sekalipun belum benar-benar swasembada tapi tiga tahun terakhir ini tidak ada dana keluar untuk beli beras dari negara lain. Malah, peluang menambah devisa dari ekspor beras menjadi terbuka.

Itulah sebab, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah tidak mengimpor beras selama tiga tahun terakhir. "Yang biasanya kita impor 1,5 juta sampai 2 juta ton per tahun, sudah 3 tahun ini kita tidak. Ini yang harus dipertahankan, syukur stoknya bisa kita perbesar. Artinya, produktivitas petani itu harus ditingkatkan," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Relawan Pro Joko Widodo (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, menjelang akhir Mei lalu.

Kendati demikian, Jokowi mengakui, Indonesia memang masih mengimpor beras-beras khusus dari luar negeri, misalnya beras khas Jepang, Korea, dan India untuk konsumsi warga negara tersebut di Indonesia. "Meskipun ada impor, kecil, tapi itu beras-beras khusus," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog, Budi Waseso alias Buwas, juga mengatakan saat ini stok beras yang tersimpan di gudang perusahaan di seluruh Indonesia melimpah di atas batas aman ketersediaan. Karena itu, negara tidak lagi perlu mengimpor. 

Ia menuturkan stok beras mencapai 1 juta ton atau berada pada batas aman ketersediaan beras yang ditetapkan pemerintah, yakni 1 sampai 1,5 juta ton. “Beras jumlahnya sangat aman, ada 1 juta ton dan akan bertambah,” tutur Buwas.

Buwas memastikan stok beras dalam negeri masih akan terus bertambah. Saat ini Bulog masih melakukan pengadaan gabah beras pertani di seluruh Indonesia. Bulog pun sudah menyerap 256 ribu ton gabah beras. 

Mengutip data dari Kementerian Pertanian, Buwas memprediksi stok beras dari Indonesia akan surplus. Bahkan, negara memungkinkan melakukan ekspor. Saat ini pemerintah sedang menjajaki Timor Leste untuk melakukan ekspor beras, khususnya beras asal Merauke. 

“Dengan adanya tol laut, beras dari Merauke bisa didistribusikan untuk ekspor ke beberapa wilayah termasuk Timor Leste,” ujar Buwas. 

Bukan cuma stok melimpah yang menyebabkan impor beras turun, pemerintah juga tidak mengeluarkan izin impor untuk kebutuhan umum atau konsumsi sejak 2019. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan impor beras umum terakhir kali dikeluarkan pada 2018 lewat penugasan kepada Perum Bulog. 

Lutfi juga menyatakan bahwa izin impor beras yang dikeluarkan pada 2019, 2020, dan 2021 relatif sangat kecil dan hanya diperuntukkan untuk beras-beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri. 

“Izin yang kita terbitkan selama 2019, 2020 dan 2021 relatif sangat kecil dan hanya untuk keperluan khusus yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri antara lain beras khusus untuk keperluan hotel, restoran, kafe [horeka], dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, seperti Basmati, Japonica, Hom  Mali, beras khusus untuk  keperluan penderita diabetes seperti beras kukus, dan beras pecah 100 persen untuk keperluan bahan baku industri,” katanya, beberapa waktu lalu. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal, menyatakan selama ini persoalan beras di Indonesia adalah perbedaan waktu produksi atau panen di berbagai daerah. Dia mencontohkan, ada daerah yang umumnya melalui masa panen lebih dulu dibandingkan dengan daerah lain.

Akibatnya, persebarannya tidak merata. Karena itu, persoalan pasokan yang tersedia perlu diperhatikan. Selain itu, persoalan tersebut dianggap perlu diminimalisasi dan dikelola agar tidak menjadi hambatan dalam pendistribusian pasokan beras.

“Jangan sampai ketika demand meningkat, supply-nya baru dari beberapa daerah,” tutur Faisal. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, mengatakan meski dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Indonesia tidak impor beras, bukan berarti telah mencapai swasembada beras.

“Swasembada belum, swasembada pernah dulu jaman pak Harto tahun 60-an, ini belum. Sementara kita punya stok, diversifikasi pangan bukan hanya beras saja dialihkan ada jagung, ubi, dll,” katanya.

“Yang dikatakan swasembada kita punya lebih lalu kita bisa jual, memang ada beras kita yang berkualitas jual ke Arab ada, tetapi itu bukan dikatakan surplus memang itu kebutuhan jenis yang dibutuhkan di sana ada di kita,” pungkasnya.

Petani bekerja di sawah. (Pixabay)
Petani bekerja di sawah. (Pixabay)

Swasembada Tapi Petani Menjerit

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, membenarkan dalam tiga tahun terakhir pemerintah melalui Bulog tidak impor beras. Namun dari pihak swasta, Indonesia masih melakukan impor beras.

“Di luar Bulog, swasta tetap ada impor beras-beras khusus (seperti) Thai Hom Mali untuk komunitas Thailand, Basmati untuk komunitas India, atau beras Menir. Itu (impor) besar juga, mungkin semua kalau diakumulasi sekitar ada 400 ribu ton per tahun,” ujarnya kepada Sariagri.id.

Jika Presiden menyebutkan harga beras di Indonesia dijual lebih murah dari negara lain, lanjut Khudori, tergantung dibandingkan dengan negara mana. Dia mencontohkan, jika dibandingkan dengan harga jual beras di Jepang memang benar Indonesia jauh lebih murah.

“Jepang itu mahal, mungkin bisa sekitar Rp50 ribu per kilogram, itu sebagai bentuk penghargaan pemerintah atau masyarakat kepada petaninya jadi mereka membeli dengan harga yang mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan Malaysia atau pasar dunia, ya di kita pasti jauh lebih mahal,” jelasnya.

Presiden Jokowi di hadapan Relawan Projo memang mengungkapkan harga beras di Indonesia juga berada di bawah rata-rata, yakni Rp 10.700 per kilogram. Ia membandingkan dengan harga beras di Korea Selatan sebesar Rp 53.000 per kilogram, Rp 52.000 kilogram di Amerika Serikat, dan Rp 18.000 per kilogram di Filipina. "Ini yang harus kita syukuri dan kita sudah 3 tahun ini tidak impor, yang namanya beras tidak impor sama sekali sudah tiga tahun," kata Jokowi.

Volume dan Nilai Impor Beras Nasional (Sariagri/Faisal Fadly)
Volume dan Nilai Impor Beras Nasional (Sariagri/Faisal Fadly)

Khudori mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018 – 2021 terjadi tren penurunan luas lahan panen, bahkan di tahun lalu penurunannya mencapai 245.000 hektare. Meskipun penurunan luas panen yang besar tapi diimbangi dengan produktivitas padi yang naik.

“Produktivitas per hektare-nya naik dibandingkan tahun sebelumnya, tahun lalu itu kalau gak salah 31, sekian juta ton beras. Tapi kalau dibandingkan 2018 yang jumlah luas panennya 11, sekian juta hektare, tahun lalu itu hanya 10,66 juta ton hektare,” terang Khudori.

Khudori menjelaskan, jika dilihat dari jumlah konsumsi beras dibandingkan dengan jumlah produksinya, Indonesia dikatakan surplus. Dengan demikian, Indonesia sudah swasembada beras.

“Sudah (swasembada), produksinya 31 (juta ton) konsumsinya itu gak sampai 30 (juta ton) jadi kita ada surplus,” jelas Khudori.

Di balik itu semua, sejak dua tahun terakhir petani Indonesia sebenarnya dalam kondisi yang sangat menderita, terlebih pada penggilingan padi kecil.

“Dilihat dari data BPS sejak April 2020 sampai sekarang, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani jatuh di bawah HPP (harga pokok penjualan), itu terjadi setiap bulan,” imbuhnya.

Sementara harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani, lanjut dia, sejak April 2020 sampai sekarang juga jatuh di bawah HPP.

“Harga akan mulai naik ketika musim gadu dan akan tinggi pada saat paceklik, itu mestinya pergerakan harga akan terlihat seperti itu, termasuk disparitas (perbedaan) harga antar wilayah, wilayah produsen dengan wilayah konsumen tentu ada perbedaan supaya terjadi perdagangan,” katanya.

“Yang terjadi sekarang disparitas itu kecil sekali, jadi insentif orang untuk menyerap gabah atau beras desa di saat musim panen untuk dikeluarkan saat musim paceklik itu gak ada lagi, karena memang disparitasnya kecil. Itu terasa dua tahun terakhir,” terangnya.

Khudori menyatakan di tahun-tahun sebelumnya beras itu menjadi penyumbang inflasi, namun dua tahun terakhir ini tidak. Bahkan, lanjut dia, di beberapa bulan beras menjadi penyumbang deflasi.

“Itu antara lain karena tadi pergerakan harga antar musim, antar wilayah itu stagnan, terus di hulu di penggilingan, di petani harga banyak yang jatuh,” tandasnya.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya mendorong Bulog untuk menyerap surplus beras agar harga tidak jatuh. Menurutnya, hal itu akan membangkitkan pasar yang lesu.

“Kalau dulu Bulog bisa menyerap 2,5 – 2,7 juta ton beras, sekarang tidak ada separuhnya ya di bawah satu juta lah, itu karena outlet penyalurannya terbatas dia sekarang. Dulu ketika ada Raskin dan Rasta penyaluran di hilir minimal 3 juta ton, itu pasti pasarnya, kalau sekarang ini pasar yang jelas gak ada, makanya dia menyerap sesuai kemampuan dia menjual,” jelasnya.

Volume dan Nilai Ekspor Beras Nasional (Sariagri/Faisal Fadly)
Volume dan Nilai Ekspor Beras Nasional (Sariagri/Faisal Fadly)

HPP Bikin Sulit Bersaing

Sementara itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Azizah Fauzi menilai bahwa HPP menjadi salah satu penghalang serapan beras Bulog, selain itu mutu beras Bulog juga sering disebut kurang baik sehingga sulit bersaing dalam skema bantuan sosial.

“Sebaiknya jika memang mau memiliki penyerapan yang lebih tinggi, Bulog diberikan akses untuk menyediakan standar harga HPP Gabah Kering Panen yang lebih bersaing,” kata Azizah.

Azizah menyebut, pemerintah perlu mengevaluasi besaran HPP dengan melihat realitanya, apakah besaran masih sesuai dengan keadaan. Salah satu yang juga perlu diperhatikan adalah kurang efisiennya proses produksi sehingga harga beras domestik mahal dan mutunya kurang baik.

“Ada faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi dunia juga menyebabkan kenaikan harga gas yang berdampak pada harga pupuk,” tambahnya.

Selain itu, jalur pendistribusian beras yang dipersempit sebaiknya dimaksimalkan Bulog untuk menyediakan beras yang berkualitas baik. Skema operasi Bulog juga dapat memaksimalkan pendistribusian berasnya.

Agar terus bisa bersaing dalam skema bantuan sosial, Bulog harus terus meningkatkan mutu beras serapannya, karena Bulog bukan satu-satunya pemasok beras.

Realisasi penyerapan beras Bulog pada kuartal 1 tahun 2022 adalah sebesar 4,14 juta ton, jauh diatas penyerapan di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Bulog hanya menyerap 1,2 juta ton dari targetnya yang sebesar 1,4 juta on, sementara tahun 2020, target serapan masih sama namun realisasinya hanya 1,23 juta ton.

Lebih lanjut dia menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya meninjau ulang relevansi HPP. Jika dirasa memang masih dibutuhkan, sebaiknya besarannya disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini.

Namun, dalam jangka panjang, lemahnya penyerapan beras Bulog ini lagi-lagi berpotensi terjadi karena harga di tahun mendatang pasti akan berbeda dan perlu pembaruan berkala.

"Untuk itu, sebaiknya dalam jangka panjang pemerintah tidak bergantung kepada HPP untuk mengatur harga beras,” tandasnya.

Azizah menambahkan untuk memastikan harga beras terjangkau bagi konsumen sementara tetap menyejahterakan petani, akses yang baik bagi petani pada input pertanian bermutu dan modernisasi merupakan solusi.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan HPP, menetapkan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200/kg dan di tingkat penggilingan sebesar Rp4.250/kg, serta Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.250 per kg.

Produksi dan Konsumsi Beras Nasional (Juta Ton)
Produksi dan Konsumsi Beras Nasional (Juta Ton)

Ongkos Produksi Petani RI Mahal

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menyampaikan jika dibandingkan dengan negara penghasil beras seperti Vietnam, Thailand, dan India, ongkos produksi petani Indonesia lebih tinggi dari negara tersebut.

“Kalau di sana kira-kira Rp2.000-Rp3.000 lah ongkos produksi per kilonya, kalau di sini di atas Rp3.000, kenapa? rata-rata masyarakat petani kita itu satu menyewa tanahnya, kedua kalau di sana tenaga kerjanya bisa bekerja 10 jam, kalau kita 7 jam jadi harusnya selesai 2 hari kadang jadi 3 hari. Sehingga ongkosnya itu tinggi,” katanya kepada Sariagri.id.

Darori menjelaskan, memang benar beberapa tahun ini Indonesia tidak lagi mengimpor beras, namun permasalahannya produksi beras nasional ini tidak stabil di mana kadang surplus kadang tidak.

Yang menjadi permasalahan, saat ini ada pada Bulog yang bertugas untuk menjaga standar harga beras pasar. Tetapi, dalam hal pengadaan beras Bulog mendapatkan dana dari pinjaman komersial (bank) bukan bantuan dari pemerintah.

“Makanya utang Bulog tinggi lebih dari Rp10 triliun, jadi ini yang menjadi problem kita karena kekuatan Bulog itu paling 20 persen yang bisa diserap, dan harganya itu Rp4.300 (per kg) dan Bulog tidak bisa menyerap beras yang bagus. Mungkin harga patokannya dinaikan dari Rp4.300 jadi Rp5.000. Jadi apa yang dikatakan Presiden ada benarnya, tapi kalo dikatakan (harga beras) lebih murah ya nggak lah,” papar Darori .

Darori mengungkapkan bahwa selama ini petani menjadi objek di mana seharusnya ketika harga naik biarkan petani menikmati naiknya harga tersebut. Menurutnya, perlu disubsidi oleh pemerintah itu adalah orang-orang kota, agar petani-petani bisa lebih dihargai.

“Petani kita rata-rata umurnya di atas 40 tahun, makanya rakyat kurang berminat menjadi petani karena penghargaan itu kurang, jadi objek artinya. Kalau dihargai nilainya lebih tinggi, panen sedikit ribut baru dinaikan harganya, mestinya mengukurkan petani minimal keuntungannya antara 10-20 persen dari produksi, kadang petani rugi,” ungkapnya.

Meningkatkan produksi beras nasional

Darori mengusulkan untuk meningkatkan produksi beras nasional sekaligus menyejahterakan petani, pemerintah perlu memberikan subsidi pasca panen kepada petani.

“Kebutuhan petani Rp60 triliun tiap tahun untuk pupuk, padi, dan lainnya, anggaran pemerintah hanya Rp32 triliun berarti kan kurang. Sudah kita lepas saja sekarang dipilih berapa jenis yang akan diproduksi, yang disubsidi, padi, kedelai, jagung misalnya, nah pasca panen misal harganya Rp4.500 pemerintah beli Rp5.000 itu petani akan berlomba-lomba meningkatkan produksi,” terangnya.

Baca Juga: Menjaga Asa Tanpa Impor Beras
Rembes Beras Vietnam, Legislator: Perlu Koordinasi Antar Kementerian

Dikatakannya, petani harus diberikan perhatian khusus seperti di Jepang di mana harga beras Rp50 ribu per kilogram, itu merupakan bentuk penghargaan masyarakat kepada para petani.

“Bangga jadi petani di Jepang, saya sudah lihat di sana karena memang diperhatikan, dihormati, dihargai, nah kita kan naik sedikit diributin, beras naik ya biar aja, kalau lagi panen malah dijatuhin, diturunin gak ada yang menolong petani, ke depan jangan jadi objek lah diberi kesempatan untuk menikmati,” jelasnya. (yoyok bp, arif ferdianto, rashif usman, putri)

Panen di salah satu lahan  a target='_BLANK' href='//sariagri.id/tags/37339/sawah'sawah/a  petani di Kuala Pembuang. (Antara)
Panen di salah satu lahan sawah petani di Kuala Pembuang. (Antara)

Video Terkait