RUU Omnibus Law Dinilai Rugikan Nelayan Tradisional

Ilustrasi nelayan (Pxhere)

Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 27 Februari 2020 | 15:04 WIB

Sariagri.id - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dinilai merugikan dan menimbulkan keresahan di kalangan nelayan. Pada konteks perikanan, Omnibus Law dinilai tidak melibatkan masyarakat, tidak menjelaskan tentang kesejahteraan, kedaulatan, bahkan kemakmuran masyarakat.

"Sehingga apakah masih dibutuhkan untuk pekerja perikanan?" ujar Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, Selasa (25/2/2020).

Menurut dia, RUU Omnibus Law hanya untuk kepentingan investasi dalam skala besar dan menjadi karpet merah bagi kapal asing untuk mengambil sumber daya perikanan di perairan Indonesia.

"Mereka dipaksa untuk mengurus perizinan tangkap dimana para nelayan Indonesia 90 persen merupakan nelayan tradisional dan kecil yang selalu menggunakan alat ramah lingkungan. Mereka menyamaratakan antara nelayan kecil, tradisional, besar, dan para investor," katanya.

Dia menyayangkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO-188 yang dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi para nelayan.

"Sudah dari dua tahun yang lalu hanya masih rencana saja, padahal Thailand sudah melakukan notifikasi, kita tidak membutuhkan Omnibus Law, bukan untuk investor yang besar-besaran, kita butuh negara untuk hadir," katanya.

Baca Juga: RUU Omnibus Law Dinilai Rugikan Nelayan Tradisional
dev test paging

Omnibus Law dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya cocok diterapkan di negara yang memiliki regulasi tumpang tindih, hyper-regulasi, dan disharmoni serta menciptakan instrumen yang menguntungkan investor.

Sedangkan Kekurangannya adalah peraturannya tidak dapat jalan di Indonesia yang menggunakan sistem hukum 'civil law system'. Omnibus Law dinilai lebih cocok diterapkan di negara yang 'common law. 

Video Terkait