Laporan Khusus: Patgulipat Kenaikan Harga BBM

Patgulipat Kenaikan Harga BBM (Faisal/Sariagri)

Editor: Rashif Usman - Jumat, 2 September 2022 | 15:45 WIB

Sariagri - Ada logika menggelitik dimana 80 persen orang kaya menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan Solar. Artinya, BBM lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu.

Patgulipat atau permainan seperti ini harus dihentikan dengan perlu adanya suatu kebijakan untuk meluruskan hal terkait. Pasalnya akibat subsidi yang salah sasaran ini kuota BBM Pertalite dan Solar diprediksi bakal habis pada Oktober 2022.

Belakangan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kerap menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, kenaikan harga BBM memberi dampak pada perokonomian warga, di mana daya beli masyarakat jadi menurun dan harga-harga di sektor lainnya ikut meningkat.

Kini di tahun 2022, pemerintah kembali berencana menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Hal ini seiring dengan mencuatnya pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan beban APBN kian bengkak akibat subsidi BBM yang besar.

"Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar, dari Rp170-an (triliun) sekarang sudah Rp502 triliun. Negara manapun enggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, tapi sekali lagi, alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini," ujar Jokowi, Senin (1/8/2022).

Anggaran Subsidi Naik 3 Kali Lipat

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi telah dinaikkan 3 kali lipat dari sebelumnya menjadi Rp502,4 T melalui Perpres 98/2022. Kebijakan ini diharapkan agar daya beli masyarakat dapat dijaga serta tren pemulihan ekonomi tetap berlanjut dan semakin menguat.

"Di tengah badai ketidakpastian global, APBN terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyatakat dan ekonomi nasional dari guncangan yang terjadi," terangnya.

Mencermati perkembangan terkini, diperkirakan harga minyak mentah masih terus naik akan mencapai US$105/barel pada akhir tahun, lebih tinggi dari asumsi makro pada Perpres 98/2022, yaitu US$100/barel.

Nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah juga berada di angka Rp14.700, lebih tinggi dari asumsi sebesar Rp14.450. Sejalan aktivitas ekonomi yang makin pulih dan mobilitas yang meningkat, kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp502,4 T untuk subsidi energi sebenarnya bisa dipakai untuk membiayai begitu banyak pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dan tepat sasaran. Untuk itu, kebijakan subdisi dan kompensasi akan disesuaikan agar APBN dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Faisal Fadly/Sariagri)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Faisal Fadly/Sariagri)

Pertamina Masih Menunggu Arahan Pemerintah

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa untuk kenaikan harga BBM subsidi merupakan kewenangan dari pemerintah. Menurutnya, Pertamina sebagai operator akan melaksanakan tugas dari regulator yakni pemerintah.

"Betul (masih menunggu arahan pemerintah)," kata Irto kepada Sariagri melalui pesan singkat.

Perbandingan Harga BBM (Faisal/Sariagri)
Perbandingan Harga BBM (Faisal/Sariagri)

Efek Domino Kenaikan Harga BBM

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menjelaskan apabila nantinya harga BBM jadi naik, maka harga pangan akan sulit terjangkau. Menurutnya, kenaikan harga BBM bakal memberi efek domino kepada masyarakat.

"Efek dominonya banyak yang mengalami kelaparan. Sekarang masyarakat kita ini yang mengalami kemiskinan ekstrem tinggi akibat pemerintah gagal menahan harga komoditas pangan," ujar Trubus kepada Sariagri melalui sambungan telepon, Selasa (30/8/2022).

"Malah sekarang (pemerintah) rakus terhadap pajak, kan semua di pajak-in. Akibatnya semua harga naik dan masyarakat miskin itu enggak tertolong, maka di Indonesia terjadi kelaparan ekstrem," sambungnya.

Karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kenaikan harga BBM. Sebab, jika harga BBM jadi naik maka inflasi akan sangat tinggi.

"Inflasi sekarang sekitar 4,9 persen. Nah itu nanti bisa jadi 8-9 persen kalau bbm naik," terangnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Piter Abdullah mengatakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi tidak tepat di saat momen pemulihan ekonomi yang terjadi saat ini.

"Momennya dan timingnya tidak tepat. Saya khawatirnya kalau BBM susbidi dinaikkan itu risikonya terlalu besar, karena inflasi akan melonjak tinggi, hitungan saya 8-10 persen. Itu akan menurunkan daya beli masyarakat," ujar Piter.

Piter mengungkapkan dampak dari kenaikan BBM itu paling besar dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin. "Saya selalu mengatakan, ketika harga BBM subsidi itu dinaikkan, maka dampaknya akan langsung terkena pada masyarakat, inflasi dan lainnya akan langsung terjadi," ucapnya.

Mafia Oligarki Dibalik Kenaikan Harga BBM

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menduga kenaikan harga BBM subsidi diwarnai sejumlah motif. Menurutnya, ada kepentingan mafia oligarki di balik rencana kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.

Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi (Faisal/Sariagri)
Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi (Faisal/Sariagri)

Fahmy meminta pemerintah tegas dalam melawan oligarki yang dinilai hanya merugikan masyarakat kecil dan menguntungkan industri besar.

"Kalau pemerintah menaikkan harga Solar subsidi menjadi Rp8.500 masih lebih menguntungkan bagi industri sekitar Rp13.000. Kalau benar oligarki di balik keputusan kenaikkan harga BBM subsidi, maka pemerintah harus lawan!," terangnya.

Harga BBM Subsidi Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Pemerintah tengah menggodok opsi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ada beberapa opsi bantalan sosial bagi masyrakat yang terimbas dengan kenaikan harga BBM subsidi nantinya.

“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial, dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat intern mengenai pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).

Adapun pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,17 triliun untuk bantalan sosial tersebut, di mana akan diberikan kepada 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat. Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp12,4 triliun. BLT diberikan sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, yang akan dibayarkan per dua kali.

Baca Juga: Laporan Khusus: Patgulipat Kenaikan Harga BBM
Harga BBM Naik, Pengamat: Momennya Tak Tepat, Inflasi Akan Naik

Menanggapi hal itu, Piter mengatakan sebenarnya dampak dari kenaikan harga BBM pada menurunnya daya beli sebenarnya tidak bisa dicegah hanya dengan pemberian bantalan sosial.

"Begitu BBM dinaikkan kita seperti kena gampar semua sakit semua, kelompok kaya maupun kelompok miskin kena semua. Bedanya setelah digamparin itu, kelompok msikin kemudian dikasih permen yakni bansos itu," pungkasnya.

Video Terkait